Berkabarnews.com, Inhu -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) gelar rapat koordinasi (rakor) untuk memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan Karhutla Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 tersebut digelar di Gedung Dang Purnama, Rengat, Rabu (26/8/2026).

Rakor dipimpin Wakil Bupati Indragiri Hulu, Hendrizal,  didampingi jajaran Forkopimda. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Zulfahmi Adrian,  para pejabat tinggi pratama, asisten, staf ahli, kepala OPD, instansi vertikal, pimpinan perusahaan perkebunan, camat, lurah, hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Inhu.

Dalam arahannya, Wabup Hendrizal menyampaikan keprihatinan terhadap persebaran Karhutla di wilayah Inhu. Kondisi cuaca yang semakin ekstrem dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan koordinasi yang lebih kuat di seluruh tingkatan.

Hendrizal menginstruksikan seluruh camat segera memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, kelurahan, dan pemerintah desa untuk menyusun langkah konkret agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.

“Kita harus siap siaga dan kami akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran,” kata Hendrizal.

Ia juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD-PKP Kabupaten Inhu, Mulyadi, memaparkan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang telah dilakukan sejak Pemkab Inhu menetapkan status Siaga Darurat Karhutla pada 10 Maret 2026.

Langkah tersebut antara lain pembentukan Pos Komando Sub Satuan Tugas Pengendalian Karhutla 2026, instruksi pembentukan posko di tingkat kecamatan, pelaksanaan rapat koordinasi lanjutan, serta penerbitan surat imbauan kesiapsiagaan dan pemasangan baliho kepada pimpinan perusahaan perkebunan se-Kabupaten Inhu.

Pemkab Inhu juga telah menerbitkan surat kewaspadaan potensi Karhutla kepada seluruh kepala desa, melaksanakan apel siaga, pengecekan sarana dan prasarana, serta patroli siaga secara rutin.

Patroli bersama lintas instansi yang melibatkan BNPB/BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait juga dilakukan di setiap kecamatan. Selain itu, pemantauan terhadap aktivitas masyarakat dalam pembukaan lahan terus ditingkatkan, sejalan dengan Instruksi Bupati agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

“Rapat koordinasi ini bertujuan menyinkronkan rencana kerja seluruh pihak agar upaya pencegahan maupun pemadaman titik api di lapangan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi,” ujar Mulyadi.

Melalui komitmen bersama tersebut, Pemkab Inhu optimistis upaya pencegahan dan penanganan Karhutla dapat semakin optimal sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir.

Pemkab Inhu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya Karhutla demi keselamatan dan kepentingan bersama.**/iin